Tampilkan postingan dengan label Info Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Umum. Tampilkan semua postingan

Kamis

KKP Butuh Ribuan Penyuluh Perikanan


Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kebutuhan penyuluh perikanan di Indonesia mencapai 15.320 orang guna mengimbangi jumlah nelayan yang mencapai 2,7 juta orang. "Saat ini, jumlah penyuluh perikanan masih sekitar 10.000 orang," kata Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukoyono di Surabaya, Selasa (21/5). 

Sekitar 10.000 penyuluh perikanan itu terdiri atas 3.320 orang berpredikat pegawai negeri sipil (PNS), 1.400 penyuluh swadaya, dan 5.800 penyuluh swasta. " Saat ini, penyuluh perikanan memiliki tugas sebagai agen dan mitra pelaku di dunia perbankan. Salah satunya untuk pencairan permodalan dari perbankan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menjelaskan, pihaknya membutuhkan tenaga penyuluh perikanan yang lebih banyak lagi dan profesional guna mengimbangi jumlah nelayan yang telah mencapai 2,7 juta. "Sebanyak 1,1 juta dari 2,7 juta nelayan itu murni mengandalkan hidupnya dari melaut. Sisanya sebanyak 1,6 juta nelayan lainnya mencari pekerjaan lain saat tak mencari ikan," katanya.

Selain itu masih terdapat 3,5 juta jiwa yang terlibat dalam pembudidayaan perikanan, dan 65.000 kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengolah hasil perikanan. "Potensi perekonomian di sektor kelautan dan perikanan itu sangat menjanjikan. Ini tentunya butuh pembinaan intensif dari para penyuluh perikanan, baik yang berstatus PNS maupun swasta," katanya.


Sumber: AKTUAL.CO.ID Tanggal 21 Mei 2013 Hal.1

Graha Jatim Utama bangun fasilitas perikanan


SURABAYA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan PT Graha Jatim Utama untuk membangun fasilitas, sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan di Pasar Induk Modern Puspa, Taman, Sidoarjo. Kerjasama tersebut berlangsung dalam jangka waktu 30 tahun. Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal KKP mengatakan, nantinya pemerintah akan membangun fasilitas perikanan dan kelautan untuk meningkatkan mutu dari uang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, PT Jatim Graha Utama akan menyediakan lahan seluas 40.000 meter persegi. "Ini adalah fasilitas pertama di Indonesia," kata Sjarief, Selasa (21/5).
Ia menjelaskan, fasilitas tersebut akan meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan akan terjamin.
Adapun fasilitas yang dibangun, salah satunya adalah instalasi karantina ikan. Menurutnya, pengendalian penyakit ikan menjadi tahap yang menentukan bagi realisasi nilai ekspor produk perikanan.
Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 30 hingga Rp 40 miliar. "Ini adalah provinsi pertama," kata Sjarief. Airlangga Satria Agung, Direktur Utama PT Jatim Graha Utama mengatakan, pembangunan instalasi karantina ikan ini dilakukan tahun ini juga. Adapun biaya untuk membangun instalasi karantina ikan sebesar Rp 20 miliar. "Dengan instalansi karantina ini diharapkan tidak ada lagi ikan yang dijual adalah ikan bercampur boraks (bahan pengawet)," kata Airlangga.
Setelah membangun fasilitas karantina ikan, Satria mengatakan, tahun 2014 akan dibangun pasar ikan higienis dan cold storage (tempat penyimpanan). Adapun fasilitas cold storage yang dibangun memiliki kapasitas produksi hingga 5.000 ton. "Ini rencananya akan menjadi pusat pengetesan mutu ikan untuk wilayah Indonesia bagian Timur," tutur Airlangga.


Sumber: KONTAN.CO.ID Tanggal 21 Mei 2013 Hal.1
http://www.kkp.go.id

Potensi Ikan Bisa Dideteksi Lewat Internet


Jakarta – Indonesia yang kaya akan sumber baharinya masih belum tergarap maksimal oleh nelayan-nelayan Indonesia. Bahkan, jika melihat keadaan nelayan Indonesia, bisa dikatakan kurang sejahtera lantaran hasil tangkapan belum maksimal. Namun begitu, PT Sisfo Indonesia berencana mengeluarkan suatu sistem yang memudahkan para nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut.
 
Direktur Utama PT Sisfo Indonesia Nirwan Harahap menjelaskan bahwa pihaknya segera akan membuat suatu sistem yang memudahkan nelayan mendapatkan informasi mengenai ikan di dasar laut. “Nantinya kita akan siapkan sistem seperti Fish Forecasting System atau informasi yang berbasiskan ikan. Jadinya nelayan bisa mendapatkan ikan jauh lebih banyak,” ucapnya saat ditemui usai peluncuran situs RepublikInter.net di kantornya, Jakarta, Senin (20/5).
 
Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut akan bisa diakses lewat situs RepublikInter.net. Menurut dia, potensi ikan di laut Indonesia cukup banyak akan tetapi nelayan kurang bisa memaksimalkan karena teknologi yang cukup mahal. “Jika lewat RepublikInter.net hanya bermodal jaringan internet lalu bisa diakses walaupun di tengah laut,” ucapnya.
 
Guna mendukung aplikasi tersebut, Nirwan mengaku akan menambahkan beberapa tower. “Dalam satu tahun ke depan, kita berencana akan membangun 50 tower untuk mendukung aplikasi ini,” katanya. Ia mengaku untuk menambah 50 tower tidak diperlukan dana cukup banyak pasalnya tower yang digunakan tidak seperti tower aliran listrik tegangan tinggi.
 
Tidak hanya bisa mendeteksi keberadaan ikan dilaut, lanjut Nirwan, RepublikInter.net juga mampu mendeteksi keberadaan kapal dan pesawat yang sedang beroperasi baik di laut ataupun di udara. “Sekarang sudah hampir seluruh perusahaan minyak telah menggunakan jasa kami. Tidak lebih dari 1.000 kapal dengan 80 sumur minyak yang bisa terdeteksi di republikinter.net,” katanya.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto menjelaskan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan sumber daya laut secara maksimal. Tantangan pembangunan di sektor kelautan tidak hanya datang di pemerintahan, tetapi juga dihadapi dunia usaha. Dia menjelaskan, nilai potensi yang hilang mencapai Rp20 triliun per tahun. “Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. Jangan biarkan nilai potensi yang mencapai Rp10-20 triiun itu hilang begitu saja,” ujar Yugi.
 
Menurutnya, jika Indonesia serius menggarap sektor perikanan dan kelautan, diperkirakan negara kepulauan ini bisa menjadi produsen nomor satu di dunia. China yang memiliki luas perairan lebih kecil dari Indonesia sekarang sudah menjadi produsen terbesar di dunia. Sementara Indonesia hanya mampu berada di posisi ketujuh dunia.
 
Dilihat dari sisi business dan ekonomi, lanjut Yugi, kontribusi industri perikanan Indonesia juga masih kecil. Pada 2011, ekspor ikan Indonesia hanya mencapai US$3,34 miliar dengan luas perairan 5,88 juta kilo meter per segi. “Angka ekspor pada 2012 diperkirakan naik menjadi sekitar US$5 miliar dengan produksi 12 juta ton,” jelasnya.
 
Lembaga studi ternama McKinsey Global Institute, dalam laporannya The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia\'s Potential menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada 2030. Di mana pada tahun itu, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 Ekonomi Dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris.
 
 
Portal Terlengkap
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Sisfo Indonesia Zen Rosdy Nur menjelaskan bahwa ada beberapa konten yang ditawarkan oleh RepublikInter.net yaitu News on the map, Live Events, Weather Information, Assets Information and Monitoring, Multi Maps dan Leadership Simulation. “Kedepannya kami akan menciptakan lagi konten-konten yang menarik dan mendidik bagi masyarakat luas,” tambahnya.
 
Zen pun berharap agar dengan dibentukanya RepublikInter.net agar masyarakat pengguna dapat menghayati betapa besar dan luasnya tanah air Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua serta dapat membandingkannya dengan negara lain. Hal ini, lanjut dia, karena republikinter.net menyajikan berita informasi dengan basis peta.
 
“Tujuan sederhananya adalah kami ingin memberikan kemudahan dalam pencarian informasi tentang situasi terkini dari lokasi yang diinginkan serta mengetahui posisi dan sumber berita atau objek yang dicari. Selain berisikan situs berita, kata dia, informasi dan modul yang ada di republikinter.net akan menjadi sarana pembelajaran bagi para pembacanya sesuai dengan kebutuhan,” tutupnya.

Sumber: NERACA.CO.ID Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidik Pasar Timur Tengah dan Afrika Sebagai Tujuan Ekspor Perikanan


Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidik Pasar Timur Tengah dan Afrika Sebagai Tujuan Ekspor Perikanan
 
Surabaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini menargetkan nilai ekspor perikanan sebesar 5 miliar dolar AS. Maka dari itu KKP tetap konsisten membangun jaringan dan dukungan dari pelaku usaha, pemerintah daerah, asosiasi, komisi hasil perikanan dan unit pengolahan ikan.

Menteri KKP Sharif C. Sutardjo mengatakan, strategi pemasaran dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor hasil perikanan ke pasar utama. 

Dijelaskan, selama 2012 Indonesia sudah mengekspor hasil perikanan ke. Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa sebesar 63,19 persen. Negara prospektif lainnya yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur yang nilainya ekspornya mencapai 25,93 persen, sedangkan negara di Timur Tengah dan Afrika nilainya ekspornya masih kecil yaitu 5,49 persen. 

"Kita masih mengekspor sekitar 4 miliar dolar AS, sedangkan Thailand sebesar 10 miliar dolar AS. Tahun ini kita harus mengembangkan ekspor ke Timur Tengah dan Afrika. Kami yakin dengan saling bersinergi semua stakeholder, dapat mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan untuk pencapaian target ekspor sebesar 5 miliar dolar AS," katanya, saat membuka acara konsultasi nasional penguatan sinergitas hulu hilir untuk meningkatkan industrialisasi kelautan dan perikanan, konsumsi dan ekspor, di Meritus Hotel Surabaya, Jawa Timur (21/5).

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, Cicip juga mengharapkan supaya KKP mampu meningkatkan produksi perikanan. Diakuinya, dalam peningkatan produksi ikan masih banyak tantangan dan kendala seperti permodalan, listrik, logistik. "Kendala memang tetap ada, namun kita harus tetap maju untuk mewujudkan visi misi KKP," ujarnya.

Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan industri pengolahan dalam negeri, KKP akan terus meningkatkan ekspor dengan tetap memberlakukan pengendalian impor. 

"Kebijakan ini dilakukan untuk penguatan kapasitas industri dalam negeri dan bernilai tambah sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan," jelasnya.


Sumber: SINDO RADIO.COM Tanggal 22 Mei 2013 Hal.1

SINERGITAS MENUJU INDUSTRIALISASI UDANG YANG BERKELANJUTAN


Industrialisasi udang nasional saat ini sudah menjadi keharusan untuk dapat mendukung pencapaian peningkatan produksi menuju kebangkitan udang nasional. Kondisi ini memerlukan adanya kerjasama dan sinergi antar semua pemangku kepentingan di sector usaha budidaya udang, agar dapat memperkuat industri udang nasional dan mencegah intervensi asing mengendalikan usaha budidaya udang yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., pada saat mengukuhkan pengurus Shrimp Club Indonesia (SCI) provinsi Jawa Tengah di Hotel Horison, Semarang-Jawa Tengah, Rabu (22/5).

Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada kegiatan pengembangan usaha budidaya udang nasional difokuskan pada upaya  mengefisiensikan proses produksi yang berkelanjutan. Program industrialisasi perikanan budidaya, yang salah satu komoditasnya adalah udang, bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan produksi, penanganan dan pemrosesan hasil produksi dan kegiatan pemasaran atau proses hulu sampai hilir.  “Pelaksanaan program ini harus terus digelorakan melalui berbagai kebijakan dan strategi serta kegiatan yang semakin efektif dan efisien. Hal ini memerlukan  keterlibatan masyarakat pembudidaya, pihak swasta dibidang perikanan budidaya dan juga perbankan untuk dapat bersinergi dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing” ungkap Slamet.  

Udang  merupakan komoditas global yang memiliki nilai ekonomis tinggi high economic value dan permintaan pasar yang juga tinggi high demand product.   Permintaan dan Tuntutan pasar internasional terhadap kualitas produk udang budidaya yang semakin tinggi dalam sistem mutu, tidak hanya menuntut produk perikanan yang aman dikonsumsi tetapi juga harus memperhatikan aspek Kelestarian Lingkungan, Kesehatan dan Kenyamanan Ikan serta Sosial Ekonomi. “Ditjen Perikanan Budidaya bekerjasama dengan stakeholder terkait telah melakukan harmonisasi standar CBIB dengan standar Internasional seperti FAO Guidelines for Good Aquaculture Practices(GAP) Certification dan ASEAN Shrimp GAP Standard, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi CBIB dan akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan”, tambah Slamet.

Tingginya persaingan kepentingan baik antar produsen maupun antar konsumen udang di Dunia saat ini, telah mendorong negara-negara ASEAN untuk membentuk satu komunitas ekonomi bersama seperti hanya negara-negara Uni Eropa. Seluruh anggota ASEAN sepakat untuk mempercepat kerja sama bidang perikanan termasuk udang mengikuti penerapan pasar bebas ASEAN yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 2015.  Dua pilar yang disepakati negara ASEAN dalam rangka penyatuan satu komunitas ekonomi adalah (1) ASEAN sebagai basis pasar dan (2) ASEAN sebagai basis produsen. “Untuk menyongsong era pasar bebas ASEAN ini dan dalam rangka melindungi industri budidaya udang nasional terhadap dampak negatif atas diterapkannya pasar bebas ASEAN, Kita harus menyusun strategi nasional agar udang produksi Indonesia mampu bersaing dengan produk udang negara lainnya baik di Pasar Domestik maupun di Pasar Internasional.  Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan industry udang nasional, dimana hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Sinergitas dan kerjasama diperlukan agar kita tidak tergilas dengan kondisi global”, tambah Slamet. 

Shrimp Club Indonesia (SCI) yang merupakan partner pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan industry udang nasional perlu lebih berpartisipasi di masa mendatang. “Untuk itu kami berharap, setelah terbentuknya pengurus SCI untuk Provinsi Jawa Tengah, menjadi titik awal upaya kita bersama melindungi kepentingan industri udang nasional dan dapat bahu-membahu meningkatkan produksi dan kualitas produk udang nasional”, pungkas Slamet.

 
 
Narasumber : 
 
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Dr. Slamet Soebjakto, M.Si. 

Selasa

Kadin Nilai Peran Pemerintah Soal Perikanan di Indonesia Timur Minim


@IRNewscom I Jakarta: WAKIL Ketua Umum Kelautan Dan Perikanan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Yugi Prayanto mengatakan peran pemerintah dalam mengembangkan potensi hasil laut di wilayah Indonesia Timur masih kurang efektif dan efisien.
"kalo soal perikanan, ini kan future business, future energy, pemerintah harus memeberikan policy nilai tambah, karena kalo ngga kita kalah sama yang lain," kata Yugi di kantor pusat Kadin, Jakarta, Jumat (05/04).
Menurutnya, upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi laut Indonesia bagian timur juga dinilai kurang, terutama dari segi infrastruktur dan penyediaan kuota bahan bakar mesin yang dalam hal ini adalah solar. Yugi juga mengatakan bahwa kurangnya perhatian pemerintah tersebut juga menjadi penyebab kurangnya daya saing produk perikanan domestik jika dibanding produk lain.
"Jadi musti ada ketegasan dri pemerintah utk dukungan tsb," jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Yugi mengatakan bahwa kebutuhan dalam negeri terhadap hasil atau produk perikanan dan kelautan sudah semakin meningkat, tetapi hasil produk perikanan lokal belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk itu, Yugi menghimbau pemerintah agar lebih meningkatkan upaya pemerintah dalam bentuk yang kongkrit dalam mengembangkan potensi hasil laut dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri
"Tapi upaya pemerintah belum efektif. Jadi ya harus realistis juga pemerintah," imbuhnya